Transaksi Spin-off Lapindo: Ada Udang Di Balik Lumpur?

Panasnya lumpur Lapindo ternyata mulai menyentuh diskusi seputar corporate finance, setelah sebelumnya berputar di sekeliling isu corporate social responsibility, yang mana Lapindo telah gagal memberikan tanggung jawab sosial yang memadai terhadap lingkungan sekitar. Hal ini terkait dengan rencana spin off (pemisahan anak usaha lewat penjualan kepemilikan) Lapindo Brantas Inc dari perusahaan induknya PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk.

Dijual US$2
Seperti diberitakan berbagai media, PT EMP berencana akan menjual kepemilikan mereka di Lapindo kepada Lyte Ltd dengan harga US$2. EMP melepas Lapindo melalui dua anak usahanya yaitu Kalila Energy Ltd dan Pan Asia Enterprise Ltd.

Lyte Ltd sendiri termasuk perusahaan kelompok Group Bakrie yang berdomisili di Kepulauan Jersey (Inggris) dan didirikan 17 Januari 2006. Perusahaan ini sendiri sedang dalam proses ganti nama menjadi Bakrie Oil and Gas Ltd serta memiliki modal dasar 10,000 poundsterling.

Transaksi tersebut kemudian mengundang banyak kontroversi. Tak heran jika Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), otorita yang mengawasi perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Jakarta (tempat di mana EMP terdaftar) mulai melakukan investigasi terhadap transaksi tersebut. Seperti apa kontroversi dan dampak dari transaksi tersebut?

Ingin ‘Cuci Tangan’?
Pertama, berkaitan dengan motivasi transaksi spin off tersebut. Ada skenario ‘cuci tangan’ tanggung jawab Lapindo terhadap persoalan banjir lumpur yang ditimbulkannya. Dengan menjual Lapindo ke Lyte Ltd maka beban tanggung jawab pengelolaan lumpur panas tersebut bisa berpindah ke perusahaan baru tersebut. Lapindo yang tadinya disokong oleh PT EMP dalam mendanai beban kerugian yang timbul, kini berganti ‘donatur’.

Masalahnya, seberapa bonafide Lyte Ltd untuk mendukung Lapindo dalam menanggung biaya kerugian yang ditimbulkan banjir lumpur di Sidoarjo? Jika ditengok dari modal Lyte Ltd yang hanya 10,000 pounds dukungan keuangan perusahaan pengambil alih Lapindo tersebut layak untuk dipertanyakan.

Lebih lanjut, jika transaksi tersebut benar-benar terjadi, maka dampak selanjutnya bisa cukup ‘mengerikan’. Lapindo yang sudah keluar jutaan dollar untuk kompensasi musibah lumpur tersebut bisa saja mempailitkan dirinya sendiri dan kemudian menyerahkan tanggung jawab ganti rugi kepada induknya, dalam hal ini Lyte Ltd. Lalu karena Lyte memiliki modal yang sangat terbatas, perusahaan tersebut juga bisa menyatakan dirinya bangkrut.

Karena keduanya adalah perusahaan perseroan terbatas (PT), maka kewajiban mereka terhadap pihak ketiga juga terbatas, sehingga jika mereka bangkrut, maka klaim kerugian lumpur panas Lapindo tidak bisa dibebankan lagi. Lebih mengkhawatirkan lagi, Lyte Ltd berada di kepulauan Jersey (Inggris) yang jurisdiksinya tidak berada di bawah Indonesia, sehingga segala tuntutan hukumnya harus melewati arbitrase internasional.

Seterusnya, jika memang benar ada motivasi Lapindo untuk cuci tangan seperti skenario di atas, maka pihak yang harus menanggung akibatnya adalah Pemerintah dan rakyat kebanyakan tentunya. Atau seperti kata peribahasa, Lapindo yang memakan nangkanya, pemerintah dan rakyat Indonesia yang terkena getahnya.

Mengapa $US2?
Kedua, tentang kelayakan transaksi spin off tersebut. Berdasar penilaian Trustel Capital selaku penilai independent yang ditunjuk, nilai wajar kepemilikan Kalila dan Pan Asia (sebagai anak perusahaan EMP yang menguasai Lapindo) per 30 Juni 2006 adalah sebesar negative $US 22,815 juta dan negative $US208,005 ribu. Atas dasar penilaian tersebut, maka Lapindo hanya dijual sebesar $US2 kepada Lyte Ltd. Pertanyaannya, sudah wajar dan tepatkah penialaian tersebut? Atau harga transaksi tersebut hanya merupakan ‘akal-akalan’ EMP saja aga mereka tetap bisa melakukan divestasi tanpa persetujuan pemegang saham minoritas?

Hal tersebut bisa dilakukan karena memang mekanisme RUPS juga tidak disyaratkan, karena transaksi dengan total nilai US$ 2 dolar atau setara dengan Rp 18.300 pada kurs Rp 9.100 jauh di bawah ketentuan pasar modal. Nilai penawaran US$ 2 juga masih jauh dari 10 persen total ekuitas dan 20 persen total penerimaan EMP.

Kepentingan EMP
Ketiga, kaitan antara transaksi spin-off dan kinerja EMP. EMP melepas Lapindo dengan tujuan agar kinerja keuangannya tidak terbebani Lapindo, mengingat EMP adalah perusahaan publik di BEJ yang performa bisnisnya terus menerus dipantau para investor. Namun demikian, semua pihak yang memeriksa EMP dan Lapindo hendaknya juga waspada dengan risiko di balik transaksi spin off ini. Salah satunya masalah pengakuan biaya (expense recognition). Harus dapat diidentifikasi secara jelas biaya Lapindo yang dibebankan sebelum perusahaan tersebut dilepas. Jangan sampai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh EMP untuk menangani masalah lumpur Sidoarjo kemudian dibebankan saja kepada Lapindo untuk kemudian kerugiannya ditransfer kepada pemilik baru.

Skenario di atas tidak mustahil dilakukan, karena Lapindo digunakan sebuah perusahaan khusus penanggung kerugian, sehingga pada akhirnya EMP terbebas dari beban biaya lumpur Lapindo dan bisa tetap menunjukkan performa keuangan yang baik. Sebagai catatan Enron menggunakan teknik ini dalam menyembunyikan hutang2 yang membelitnya.

Sebagai tambahan, keinginan EMP untuk memperbaiki kinerja keuangannya dengan menjual Lapindo mungkin juga terkait dengan rencana mergernya dengan Bumi Resources Tbk, perusahaan grup Bakrie yang juga bergerak di bidang energi.

Perkembangan Terbaru
Rencana penjualan Lapindo ke Lyte Ltd akhirnya diubah dengan jalan menjualnya ke pihak Freehold Group Limited, perusahaan investasi yang berbasis di British Virgin Island. Freehold diklaim sebagai perusahaan yang tidak memiliki afiliasi ke Bakrie Group dan dikenal sebagai perusahaan yang lihai memperbaiki kinerja perusahaan yang terpuruk. Anehnya, walaupun Freehold sudah mengambil alih Lapindo dari EMP, salah satu grup Bakrie yaitu Minarak Labuan masih membantu Freehold untuk menyediakan dana penanggulangan lumpur Lapindo sebesar $106 juta. Perkembangan terbaru ini makin menguatkan praduga ‘ada udang di balik lumpur' dari proses penjualan Lapindo.

Sebagai penutup, kita berharap agar Bapepam memiliki kecermatan dan kehati-hatian dalam menghadapi transaksi ini, mengingat begitu banyak kepentingan dan skenario yang ada di dalamnya. Pada akhirnya kita semua ingin agar siapapun pihak yang terlibat dalam bencana semburan lumpur Lapindo, harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masalah tersebut. Jangan sampai pihak-pihak tersebut ‘cuci tangan’ dari masalah dan membiarkan rakyat kebanyakan menanggung akibatnya.

***
Sumber: detikfinance.com, tempointeraktif.com, majalahtrust.com, arthanusa.com